Utang Memang Wajib Dibayar, tetapi Debt Collector Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang

Titik Publik – Keterlambatan membayar cicilan sering kali menempatkan debitur dalam situasi sulit, terutama ketika penagih utang atau debt collector datang ke rumah dengan nada tinggi, membentak, bahkan melontarkan ancaman.

Tekanan semacam itu dapat menimbulkan ketakutan, bukan hanya bagi debitur, tetapi juga anggota keluarga yang berada di rumah.

Padahal, kewajiban membayar utang dan hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi merupakan dua persoalan hukum yang harus dibedakan.

Kredit macet tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang atas perlindungan hukum.

Sebaliknya, keberadaan utang juga tidak memberikan kewenangan kepada penagih untuk menggunakan kekerasan, intimidasi, atau tindakan yang mempermalukan konsumen.

Persoalan tersebut pernah diangkat dalam pemberitaan Gensa Media Indonesia pada Januari 2024 melalui laporan mengenai pengalaman debitur menghadapi penagihan bank keliling.

Dalam laporan tersebut, seorang debitur di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mengeluhkan perilaku penagih koperasi yang dinilai kasar ketika mendatangi rumahnya akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Debitur tersebut mengaku memiliki sejumlah kewajiban pinjaman dengan total sekitar Rp15 juta. Kesulitan ekonomi membuatnya tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai jadwal.

Namun, persoalan yang dikeluhkan bukan semata-mata penagihan utang, melainkan cara penagihan yang disebut membuat keluarganya ketakutan.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kredit macet tidak selalu berhenti pada hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Cara penagihan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri.

Aturan Penagihan Membatasi Tindakan Debt Collector

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan yang secara khusus mengatur perilaku penagihan terdapat dalam Pasal 62.

Aturan tersebut mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) memastikan penagihan kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai norma masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun tekanan fisik dan verbal.

Penagihan juga tidak boleh dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang mengganggu.

Selain itu, terdapat ketentuan mengenai tempat dan waktu penagihan. Penagihan pada prinsipnya dilakukan di alamat penagihan atau domisili konsumen, pada Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Penagihan di luar tempat atau waktu tersebut memerlukan persetujuan dan/atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen.

Ketentuan ini penting dipahami karena penggunaan jasa pihak ketiga tidak otomatis membebaskan perusahaan jasa keuangan dari tanggung jawab atas tindakan penagihan yang dilakukan atas kerja samanya.

Dengan demikian, konsumen memiliki dasar untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses penagihan.

Berita sebelumnya: Mobil Kredit Terancam Ditarik? Pahami Hak Debitur dan Aturan Fidusia

Namun, perlu dipahami bahwa POJK tersebut berlaku dalam lingkup pelaku usaha jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan OJK. Tidak semua koperasi atau pemberi pinjaman informal otomatis tunduk pada seluruh ketentuan POJK tersebut.

Karena itu, status lembaga pemberi pinjaman perlu diperiksa sebelum menentukan jalur pengaduan yang tepat.

Debitur Tetap Wajib Membayar, tetapi Berhak Menolak Intimidasi

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa ketika seseorang mengalami kredit macet, seluruh tindakan penagih harus diterima karena debitur sedang memiliki utang.

Pandangan tersebut tidak tepat.

Perjanjian pinjaman tetap mengikat para pihak. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, terdapat konsekuensi hukum dan perdata sesuai perjanjian serta ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, kewajiban membayar utang tidak berarti debitur kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan melawan hukum.

Debitur dapat meminta penagih menunjukkan identitas, menjelaskan perusahaan atau lembaga yang diwakili, serta memberikan informasi mengenai dasar dan jumlah tagihan.

Apabila penagih melakukan intimidasi, debitur sebaiknya tidak terpancing melakukan perlawanan fisik atau mengeluarkan ancaman balasan.

Simpan bukti percakapan, pesan WhatsApp, rekaman kejadian apabila dilakukan secara aman dan sah, identitas penagih, serta keterangan saksi.

Jika terdapat ancaman atau kekerasan, korban dapat melaporkannya kepada kepolisian untuk dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan pidana yang berlaku.

Untuk lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK, pengaduan juga dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan konsumen lembaga terkait maupun kanal resmi OJK.

Sementara itu, apabila pinjaman berasal dari koperasi atau pemberi pinjaman non-PUJK, jalur pengaduan harus disesuaikan dengan status dan bentuk badan hukum lembaga tersebut.

Jangan Menghindari Masalah, Selesaikan dengan Jalur yang Benar

Menghadapi penagih utang tidak harus dilakukan dengan kepanikan. Debitur sebaiknya tetap tenang, menyampaikan kondisi keuangan secara jujur, dan mengupayakan komunikasi mengenai penyelesaian kewajiban.

Jika belum mampu membayar, sampaikan kemampuan pembayaran yang realistis dan mintalah pembahasan mengenai kemungkinan penjadwalan ulang atau kesepakatan penyelesaian.

Jangan menandatangani dokumen yang tidak dipahami, menyerahkan uang tanpa bukti pembayaran, atau memberikan data pribadi secara sembarangan.

Apabila persoalan berkembang menjadi intimidasi, ancaman, sengketa perjanjian, atau dugaan pelanggaran hukum, pendampingan hukum dapat membantu menentukan langkah yang sesuai.

Masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum dapat menghubungi YLBHGKI Kota Bekasi melalui layanan WhatsApp.

Pada akhirnya, penagihan utang merupakan bagian dari hubungan hukum yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Kreditur berhak menagih kewajiban yang belum dibayar, sedangkan debitur berkewajiban menyelesaikan utangnya sesuai perjanjian.

Namun, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menjadikan utang sebagai pembenaran atas kekerasan, ancaman, ataupun tindakan sewenang-wenang.

Utang harus diselesaikan, tetapi martabat dan hak hukum seseorang tetap harus dihormati.