Utang Menumpuk dan Penagihan Meneror, Debitur Harus Tahu Hak Hukumnya

Titik Publik – Menghadapi utang yang menunggak dan penagihan debt collector bukan persoalan sederhana bagi debitur.

Tekanan finansial, ketidakpastian penyelesaian kredit, hingga kekhawatiran menghadapi penagihan ke rumah dapat membuat seseorang mengambil keputusan terburu-buru.

Padahal, kredit macet perlu diselesaikan melalui langkah yang terukur, komunikasi dengan kreditur, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban hukum.

Persoalan utang sering bermula dari ketidakseimbangan antara penghasilan dan kebutuhan.

Kemudahan memperoleh pinjaman, baik melalui perusahaan pembiayaan, kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah (KPR), maupun pinjaman daring, terkadang membuat masyarakat kurang memperhitungkan kemampuan membayar dalam jangka panjang.

Ketika kondisi ekonomi berubah, penghasilan berkurang, atau kebutuhan mendadak meningkat, kewajiban membayar cicilan dapat menjadi beban yang sulit dipenuhi.

Situasi tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur. Namun, keterlambatan pembayaran juga tidak memberikan hak kepada pihak penagih untuk menggunakan ancaman, intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang melanggar hukum.

Jangan Menghindar, Selesaikan Utang dengan Langkah Terukur

Langkah pertama yang perlu dilakukan debitur adalah memahami kondisi keuangannya secara menyeluruh. Catat jumlah tunggakan, sisa pokok pinjaman, bunga atau biaya yang dikenakan, serta kemampuan pembayaran berdasarkan penghasilan aktual.

Informasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun penawaran penyelesaian yang realistis kepada kreditur.

Debitur sebaiknya menghubungi perusahaan pembiayaan atau pemberi pinjaman melalui saluran komunikasi resmi. Jelaskan penyebab keterlambatan dan sampaikan kemampuan pembayaran yang benar-benar dapat dipenuhi.

Apabila mengalami kesulitan keuangan berkepanjangan, debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran. Persetujuan atas permohonan tersebut bergantung pada kebijakan kreditur, penilaian kondisi debitur, serta ketentuan yang berlaku.

Permohonan sebaiknya disampaikan secara tertulis agar terdapat dokumentasi komunikasi dan bukti itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban.

Jangan membuat janji pembayaran yang tidak realistis hanya untuk menghentikan sementara penagihan. Kesepakatan yang tidak mampu dipenuhi justru berpotensi memperpanjang persoalan.

Dalam menghadapi debt collector, debitur juga berhak meminta identitas petugas, informasi perusahaan yang memberikan penugasan, serta bukti kewenangan penagihan. Jangan menyerahkan uang kepada pihak yang tidak jelas identitas maupun dasar penugasannya.

Berita sebelumnya: Utang Memang Wajib Dibayar, tetapi Debt Collector Tidak Boleh Bertindak Sewenang-wenang

Jika melakukan pembayaran, gunakan kanal resmi perusahaan dan simpan bukti transaksi.

Penagihan Tidak Boleh Berubah Menjadi Intimidasi

Penagihan utang merupakan bagian dari kegiatan penyelesaian kewajiban kredit. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, debitur dapat menghadapi penagihan yang melibatkan kata-kata kasar, ancaman, penghinaan, penyebaran informasi utang kepada pihak lain, atau tindakan yang mengganggu keamanan.

Perilaku tersebut tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima karena seseorang memiliki tunggakan.

Debitur yang mengalami dugaan pelanggaran dapat menyimpan bukti berupa pesan, rekaman, foto, video, identitas petugas, dan keterangan saksi sepanjang diperoleh secara sah.

Pengaduan dapat disampaikan kepada perusahaan pembiayaan terlebih dahulu melalui mekanisme pengaduan resmi. Untuk persoalan yang berkaitan dengan layanan sektor jasa keuangan, konsumen juga dapat memanfaatkan saluran pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, seperti ancaman kekerasan, pemerasan, atau penganiayaan, debitur dapat melaporkannya kepada kepolisian dengan membawa bukti yang tersedia.

Kendaraan Kredit Jangan Disembunyikan atau Dialihkan Sembarangan

Persoalan yang lebih rumit dapat muncul ketika kredit macet melibatkan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia.

Debitur tidak sebaiknya mengambil tindakan sepihak dengan menyembunyikan, menjual, mengalihkan, atau memindahtangankan kendaraan tanpa memahami perjanjian dan konsekuensi hukumnya.

Sebaliknya, debitur perlu memeriksa dokumen pembiayaan, status jaminan, jumlah kewajiban, dan prosedur penyelesaian yang ditawarkan perusahaan.

Dalam perkara jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan penting mengenai pelaksanaan eksekusi ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Artinya, penagihan maupun penarikan kendaraan tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan prosedur hukum.

Debitur perlu memahami bahwa adanya tunggakan tidak otomatis membuat seluruh tindakan penagihan menjadi sah.

Cari Pendampingan Hukum Jika Penagihan Bermasalah

Tidak semua persoalan kredit macet memiliki penyelesaian yang sama. Ada kasus yang cukup diselesaikan melalui komunikasi dan restrukturisasi, tetapi ada pula yang membutuhkan pemeriksaan dokumen, pendampingan hukum, atau proses pengaduan.

Karena itu, debitur perlu mempertimbangkan bantuan pihak yang memahami hukum pembiayaan dan perlindungan konsumen, terutama ketika menghadapi ancaman, dugaan perampasan kendaraan, atau sengketa mengenai pelaksanaan jaminan fidusia.

Masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan dapat menghubungi YLBHGKI Kota Bekasi untuk konsultasi dan bantuan hukum.

Pada akhirnya, keluar dari jeratan utang bukan berarti menghindari kewajiban. Penyelesaian yang bertanggung jawab justru dimulai dengan mengakui kondisi keuangan, membangun komunikasi dengan kreditur, menyusun kemampuan pembayaran, dan menggunakan jalur hukum apabila terjadi pelanggaran.

Debt collector tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi debitur juga tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya sesuai perjanjian dan ketentuan hukum.

Memahami kedua sisi tersebut menjadi langkah penting agar persoalan kredit macet tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.