Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO Jaringan Senjata di Jayapura

Jayapura – Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Ditreskrimum Polda Papua menangkap IHB alias H, 23 tahun, di Kota Jayapura.

Petugas menangkap IHB pada Selasa, 6 Oktober 2026, sekitar pukul 13.34 WIT di kawasan Padang Bulan, Distrik Heram.

Setelah itu, petugas membawa IHB ke Ditreskrimum Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan senjata dan amunisi.

Penangkapan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara jaringan perdagangan senjata dan amunisi yang tengah ditangani penyidik.

Perkara itu bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/A/1/III/2026/SPKT.DITKRIMUM/POLDA PAPUA tertanggal 13 Maret 2026.

Kemudian, penyidik menerbitkan DPO Nomor DPO/17/IV/2026/RES.1.17./Ditreskrimum pada 15 April 2026 untuk mencari IHB.

Berdasarkan hasil penyidikan, petugas menduga IHB berperan sebagai penghubung dalam transaksi senjata dan amunisi.

Penyidik menduga IHB bersama YYS alias OS alias K menghubungkan pembeli berinisial SP dengan penjual berinisial YK.

Penyidik Amankan Ratusan Amunisi

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengatakan penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti sejak Maret.

Barang bukti tersebut meliputi 298 butir amunisi, empat magasin SS1 panjang, dan satu magasin SS1 pendek.

Selain itu, petugas mengamankan satu pucuk senjata api rakitan serta enam pucuk laras senjata api bekas Perang Dunia II.

Petugas menemukan enam laras tersebut dalam kondisi berkarat, berdasarkan keterangan yang disampaikan Satgas.

“Kita juga telah berhasil mengamankan 17 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan amunisi dan senjata api ilegal ini,” kata Yusuf.

Dari jumlah tersebut, 13 orang masuk Tahap II, dua orang masuk Tahap I, dan dua lainnya masih berada dalam tahap penyidikan.

Pada Tahap II, penyidik menangani SP sebagai pembeli senjata api dan amunisi.

Selanjutnya, OB tercatat sebagai penyumbang dana sekaligus pembeli, sedangkan YP tercatat sebagai penyumbang dana.

MKM, DK, KO, SM, YK, dan AG tercatat sebagai pihak yang diduga berperan sebagai perantara senjata dan amunisi.

Sementara itu, HM tercatat sebagai penjual amunisi dan magasin, sedangkan AKW berperan sebagai penyedia amunisi.

NH tercatat sebagai penyumbang dana, sedangkan HLT diduga menyediakan amunisi kepada AKW.

Adapun LNR dan BEI masuk Tahap I dengan dugaan peran sebagai perantara senjata dan amunisi.

Kemudian, penyidik menangani YYS alias OS alias K dan IHB alias H dalam tahap penyidikan.

Keduanya tercatat memiliki dugaan peran sebagai penghubung dalam jaringan senjata dan amunisi.

Penangkapan IHB Ikuti Pengembangan Sebelumnya

Penangkapan IHB mengikuti perkembangan perkara setelah Satgas Damai Cartenz menangkap YYS alias OS alias K pada 29 September 2026.

Petugas menangkap YYS di kawasan Argapura, Kota Jayapura, dalam perkara jaringan senjata dan amunisi yang sama.

Sebelumnya, YYS juga masuk dalam daftar pencarian orang dan penyidik menduga dia berperan sebagai penghubung jaringan.

Karena itu, penyidik terus mengembangkan informasi dari pemeriksaan dan barang bukti untuk mengetahui rangkaian transaksi secara lebih utuh.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani mengatakan penyidik mengembangkan perkara secara bertahap.

“Pengamanan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara yang sedang ditangani,” ujar Faizal.

Menurut Faizal, penyidik menduga IHB berperan sebagai penghubung dalam transaksi senjata dan amunisi.

Namun, penyidik masih mendalami peran dan keterkaitan setiap pihak berdasarkan fakta serta alat bukti.

“Setiap informasi akan kami verifikasi dan setiap keterlibatan akan didalami secara objektif,” tegas Faizal.

Selanjutnya, penyidik akan menilai keterangan para pihak dan alat bukti untuk menentukan perkembangan proses hukum.

Penyidik Dalami Peran IHB

Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 306 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap IHB.

Menurut keterangan Satgas, sangkaan itu berkaitan dengan dugaan penguasaan atau kepemilikan senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan berbahaya tanpa hak.

Ketentuan tersebut, berdasarkan keterangan penyidik, memiliki ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Meski demikian, penyidik masih memeriksa IHB sehingga dugaan perannya belum menjadi putusan pengadilan.

Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga mengatakan pemeriksaan akan memperjelas posisi IHB dalam perkara tersebut.

“Setelah IHB diamankan, penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami peran yang bersangkutan,” kata Adarma.

Menurut Adarma, pemeriksaan itu menjadi bagian dari pengembangan jaringan yang masih berlangsung.

Selain mendalami IHB, penyidik juga menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak lain dalam rangkaian transaksi tersebut.

Yusuf menegaskan penyidik akan terus mengembangkan perkara untuk memutus mata rantai peredaran senjata dan amunisi ilegal.

“Kita harus terus mengembangkan kasus ini sampai kita putus mata rantai penyelundupan amunisi dan senjata api ilegal,” ujar Yusuf.

Pernyataan tersebut menunjukkan penyidik tidak berhenti pada penangkapan satu DPO, tetapi melanjutkan penelusuran terhadap jaringan yang lebih luas.

Satgas Ingatkan Masyarakat

Adarma mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran, penyimpanan, penguasaan, maupun transaksi senjata api dan amunisi secara ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang berkaitan dengan senjata dan amunisi,” kata Adarma.

Selain itu, dia meminta masyarakat segera melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.

Laporan tersebut, menurut Adarma, dapat membantu aparat menindaklanjuti informasi sesuai ketentuan hukum.

Hingga kini, IHB masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Papua.

Selanjutnya, penyidik akan mendalami keterangan IHB dan mencocokkannya dengan keterangan pihak lain serta barang bukti.

Pada tahap berikutnya, penyidik juga dapat menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan seluruh proses penanganan perkara mengacu pada fakta dan alat bukti.

Karena itu, proses hukum terhadap IHB tetap harus berjalan dengan profesionalitas, proporsionalitas, serta asas praduga tak bersalah.