Kevin Wu Kawal Kasus Penyerangan Masjid Darul Ma’arif, Desak Polisi Bertindak Tegas

Jakarta – Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mendorong penegakan hukum tegas dan perlindungan kebebasan beribadah menyusul dugaan aksi pembakaran dan penusukan terhadap jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kevin menilai aparat kepolisian perlu mengungkap seluruh fakta peristiwa yang terjadi pada Minggu (8/11/2026), termasuk kemungkinan unsur pidana lain yang berkaitan dengan aksi kekerasan tersebut.

Ia juga meminta penyidik menelusuri setiap indikasi provokasi yang berpotensi mengganggu kerukunan antarumat beragama, tanpa membangun kesimpulan sebelum proses hukum menemukan bukti.

Sikap tersebut ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi bersama pengurus dan jemaah Masjid Darul Ma’arif, Sabtu (14/11/2026) dini hari.

Dalam pertemuan itu, Kevin menyampaikan keprihatinan sekaligus memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat setelah peristiwa kekerasan di lingkungan rumah ibadah tersebut.

“Setelah mendengar kejadian pada tanggal 8, Bapak dan Ibu, saya terenyuh,” ungkap Kevin di hadapan para jemaah.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena menyangkut keamanan masyarakat sekaligus hak setiap warga untuk menjalankan ibadah tanpa ancaman kekerasan.

Karena itu, ia mendorong kepolisian mengedepankan pengusutan yang transparan, profesional, dan berlandaskan alat bukti agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Silaturahmi tersebut turut menghadirkan Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, Anggota DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, perwakilan Kementerian Agama, Polres Metro Jakarta Timur, serta sejumlah unsur lainnya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan perhatian lintas lembaga terhadap persoalan keamanan rumah ibadah dan pentingnya menjaga hubungan antarumat beragama.

Tiga Agenda Kevin: Penegakan Hukum, Perlindungan Jemaah, dan Kerukunan

Dalam menyikapi kasus tersebut, Kevin menempatkan tiga agenda sebagai perhatian utama, yakni penegakan hukum, perlindungan kebebasan beribadah, dan pencegahan konflik antarumat beragama.

Menurutnya, aparat tidak cukup hanya mengungkap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan dampak sosial yang muncul setelah kejadian.

Sebab, dugaan kekerasan di lingkungan rumah ibadah dapat menimbulkan ketakutan bagi jemaah dan mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan.

Oleh karena itu, Kevin meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap perlindungan jemaah sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk dorongan kepada pemangku kepentingan, ia mengungkapkan telah mengirimkan surat resmi pada 11 November 2026.

Surat tersebut ia tujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dan Kapolda Metro Jaya untuk mendorong perhatian terhadap penanganan kasus.

Selain itu, Kevin juga menyampaikan surat kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta sejumlah pihak lainnya.

Melalui langkah tersebut, ia mengharapkan koordinasi antarlembaga dapat mendukung penanganan perkara sekaligus menjaga situasi sosial tetap kondusif.

Namun, Kevin tetap menempatkan proses penyelidikan dan pengungkapan fakta sebagai langkah utama yang harus dijalankan aparat kepolisian.

Ia meminta penyidik bekerja secara terbuka dan profesional agar setiap perkembangan perkara memiliki dasar informasi yang jelas.

Minta Polisi Cermati Pasal Pidana dan Kemungkinan Unsur Terorisme

Kevin juga meminta penyidik mendalami aspek hukum dari dugaan pembakaran dan penusukan terhadap jemaah Masjid Darul Ma’arif.

Dalam pernyataannya, ia menyinggung Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai ketentuan yang menurutnya perlu mendapat perhatian aparat.

Selain itu, ia mendorong penyidik mengkaji kemungkinan penerapan ketentuan tindak pidana terorisme apabila fakta dan alat bukti memenuhi unsur-unsur yang berlaku.

Meski demikian, ia menekankan bahwa aparat harus menguji setiap dugaan melalui proses penyidikan, bukan berdasarkan asumsi atau tekanan opini publik.

Dengan demikian, penyidik tetap memiliki ruang untuk menentukan konstruksi perkara dan penerapan pasal sesuai fakta hukum.

Kevin menilai dampak kekerasan di rumah ibadah tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik korban, tetapi juga menyentuh aspek psikologis masyarakat.

Terlebih, jemaah membutuhkan jaminan keamanan agar dapat menjalankan aktivitas keagamaan tanpa dihantui rasa takut.

“Patut diperhatikan bagaimana efek traumatis dari kejadian ini. Karena itu dapat menimbulkan ketakutan yang merusak rasa aman jemaah dan kesucian tempat rumah ibadah ini,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan penegakan hukum yang memperhatikan korban dan lingkungan sosial di sekitar tempat kejadian.

Karena itu, Kevin berharap kepolisian tidak hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan rasa aman jemaah.

Waspadai Provokasi, Kevin Minta Polisi Buka Informasi Perkara

Di tengah perhatian masyarakat terhadap kasus tersebut, Kevin turut mengingatkan bahaya penyebaran informasi yang tidak utuh.

Menurutnya, informasi tanpa konteks dapat memunculkan persepsi keliru dan memperbesar potensi ketegangan antarumat beragama.

Ia bahkan menduga kemungkinan adanya unsur provokasi atau upaya mengadu domba yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.

Namun, dugaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan agar tidak berkembang menjadi tuduhan terhadap pihak yang belum tentu terlibat.

Untuk mencegah spekulasi, Kevin meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara jelas, proporsional, dan berdasarkan fakta terverifikasi.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mencegah pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan.

Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran potongan informasi tanpa penjelasan menyeluruh dapat menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Mengenai persepsi publik ketika berita ini viral, bagi masyarakat yang tidak paham konteks, bagi yang tidak paham ceritanya secara utuh, dan kalau dipotong setengah-setengah ini kan berbahaya. Ini merusak kerukunan umat beragama di tempat lain. Bukan hanya di Jakarta, bukan cuma di Duren Sawit,” pungkasnya.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak mengedepankan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi maupun menanggapi perkembangan kasus.

Kepastian Hukum Menjadi Ujian Perlindungan Kebebasan Beribadah

Bagi Kevin, penanganan kasus Masjid Darul Ma’arif harus memberikan jawaban terhadap keresahan jemaah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Ia berharap kepolisian mampu mengungkap seluruh fakta, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta menerapkan ketentuan hukum secara tepat.

Selain itu, koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat perlu terus mendapat perhatian.

Sebab, pemeliharaan kerukunan tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi juga membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian hukum ketika masyarakat menghadapi tindak kekerasan.

Dengan demikian, penanganan perkara di Duren Sawit tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga perlindungan hak masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Kevin berharap proses hukum berjalan secara transparan, tanpa diskriminasi, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pada akhirnya, pengungkapan kasus tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga rasa aman jemaah dan mencegah berkembangnya ketegangan sosial.

Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana kondusif sembari memberikan ruang kepada aparat untuk menuntaskan proses hukum berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan.