Kevin Wu Kawal Pengusutan Penyerangan Jemaah Masjid Darul Ma’arif

Jakarta – Penyerangan terhadap sejumlah jemaah Masjid Darul Ma’arif, Duren Sawit, Jakarta Timur, mendapat perhatian Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu.

Dalam kunjungannya pada Rabu (11/11/2026), Kevin menyampaikan solidaritas kepada para korban sekaligus mendesak kepolisian mengungkap secara menyeluruh motif, identitas pelaku, dan kemungkinan unsur perencanaan di balik insiden tersebut.

Kevin menilai, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada tindakan kekerasan berupa pembakaran dan penusukan yang dilaporkan terjadi di lingkungan masjid.

Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh fakta agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai latar belakang peristiwa sekaligus kepastian hukum bagi para korban.

Kunjungan tersebut juga memperlihatkan perhatian terhadap pemulihan rasa aman jemaah dalam menjalankan ibadah tanpa rasa takut maupun kekhawatiran terhadap kejadian serupa.

“Ya, hari ini tujuan kami hadir ke mari adalah untuk menyampaikan solidaritas dan keprihatinan kami atas berita yang sudah kita terima beredar di masyarakat,” ujar Kevin.

Kedatangan Kevin mendapat sambutan Ketua Yayasan Masjid Darul Ma’arif, Jaka Hidayat.

Pertemuan itu turut menghadirkan Kepala Subdirektorat Kelembagaan Direktorat Urusan Agama dan Pendidikan Buddha, Pandhit Amanvijaya, serta Pembimbing Masyarakat Buddha Provinsi DKI Jakarta, Suliarna.

Ketua Dewan Pengawas Dharmapala Nusantara, Sugianto Sulaiman, juga hadir untuk memberikan pandangan dan nasihat hukum terkait insiden tersebut.

Kehadiran sejumlah pihak itu memperlihatkan perhatian terhadap penanganan peristiwa yang menyangkut keamanan lingkungan tempat ibadah dan kehidupan masyarakat.

Kevin Soroti Identitas dan Motif di Balik Penyerangan

Salah satu perhatian Kevin tertuju pada informasi mengenai identitas pelaku dan alasan penggunaan busana yang menyerupai pakaian rohaniwan Buddha ketika melakukan penyerangan.

Berdasarkan keterangan Ketua RT dan pengurus masjid yang diterimanya, pelaku disebut merupakan warga sekitar dan bukan penganut agama Buddha.

Kevin meminta kepolisian mendalami informasi tersebut melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kejelasan identitas pelaku penting untuk mencegah berkembangnya informasi keliru yang berpotensi memunculkan persepsi negatif terhadap kelompok agama tertentu.

Ia juga menilai penggunaan busana yang menyerupai pakaian rohaniwan Buddha membutuhkan penjelasan berdasarkan hasil penyelidikan.

“Jadi, berita yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang bikkhu Buddha atau rohaniawan agama Buddha itu terpatahkan oleh warga setempat. Justru sekarang kami mau menggali nih, apa motif di baliknya, dan bagaimana aksi ini direncanakan,” ungkap Kevin.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kevin menginginkan penyidik tidak hanya mengidentifikasi pelaku, tetapi juga menjelaskan latar belakang tindakannya.

Selain itu, aparat perlu menelusuri kemungkinan adanya perencanaan sebelum pelaku melakukan tindakan kekerasan.

Meski demikian, informasi mengenai identitas, latar belakang, dan motif pelaku tetap memerlukan verifikasi melalui proses hukum.

Kevin juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan seseorang tanpa hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan tersebut, pengungkapan perkara diharapkan tetap berlandaskan fakta dan tidak berkembang menjadi persoalan yang memicu prasangka antarumat beragama.

Dugaan Penodaan Agama dan Terorisme Perlu Pendalaman

Selain meminta kepolisian mengungkap motif, Kevin menyoroti kemungkinan adanya unsur pidana lain dalam insiden penyerangan tersebut.

Ia menilai aparat perlu mengkaji secara menyeluruh dugaan penganiayaan, kemungkinan penodaan agama, serta unsur perencanaan tindakan kekerasan.

Kevin bahkan meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya unsur perencanaan aksi terorisme.

Namun, ia menegaskan bahwa penanganan perkara harus mengacu pada hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan aparat.

“Nah ini yang kita harap dari pihak kepolisian dan aparat-aparat hukum lainnya. Mereka harus menindak dengan tegas. Memberikan sanksi kepada pelaku bukan hanya karena penganiayaan, tetapi ada juga unsur penodaan agama di sini. Dan ada unsur perencanaan aksi terorisme,” tegasnya.

Pernyataan Kevin tersebut merupakan desakan agar penyidik memeriksa seluruh kemungkinan tindak pidana yang berkaitan dengan insiden.

Sementara itu, penentuan unsur penodaan agama maupun terorisme tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan fakta dan ketentuan perundang-undangan.

Pembedaan antara dugaan dan fakta hukum menjadi penting agar proses penyelidikan berjalan objektif serta tidak membangun kesimpulan sebelum waktunya.

Karena itu, Kevin berharap kepolisian bekerja profesional, transparan, dan tidak mengabaikan satu pun fakta yang relevan dengan perkara.

Menurutnya, ketegasan aparat harus berjalan seiring dengan ketelitian dalam mengungkap peristiwa dan menentukan pertanggungjawaban hukum pelaku.

Penegakan Hukum Menjadi Kunci Pemulihan Rasa Aman

Lebih jauh, Kevin menempatkan kepastian hukum sebagai bagian penting dalam memulihkan kepercayaan jemaah terhadap keamanan lingkungan tempat ibadah.

Ia berharap kepolisian mengusut perkara secara tuntas agar para korban memperoleh keadilan dan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas keagamaan dengan tenang.

Menurut Kevin, penegakan hukum yang tegas juga penting untuk mencegah pengulangan tindakan serupa.

“Dengan adanya hukum yang tegas, maka kami harap tidak akan ada lagi pengulangan di masa depan dan jemaah bisa kembali beribadah dengan tenang. Kalau sanksinya tidak tegas, maka yang sebenarnya diusik adalah rasa keadilan. Baik rasa keadilan dari para korban maupun dari jemaah,” pungkasnya.

Kevin juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif selama aparat menjalankan proses hukum.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang dapat memperkeruh hubungan antarumat beragama.

Di sisi lain, pengungkapan perkara secara transparan diperlukan untuk menjawab berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Kepolisian perlu mengedepankan hasil pemeriksaan dan alat bukti agar penanganan perkara memberikan kepastian hukum, bukan sekadar merespons tekanan opini publik.

Dengan demikian, perhatian Kevin terhadap kasus Masjid Darul Ma’arif tidak hanya menyangkut tuntutan penindakan terhadap pelaku.

Lebih dari itu, ia mendorong pengusutan yang menyeluruh, perlindungan terhadap korban, serta pemulihan rasa aman bagi jemaah.

Pada akhirnya, keadilan bagi korban dan terjaganya kerukunan antarumat beragama membutuhkan penegakan hukum yang profesional, objektif, dan bertanggung jawab.